Monday, April 21, 2014

Kartini, Kebaya, dan K Lainnya

 

Untuk para perempuan

Nuansa Kartini, seharian penuh, muncul di linimasa Facebook saya. Sama seperti tiga tahun sebelumnya, ini masih soal baju-baju daerah. Dua teman saya mengucapkan selamat Hari Kartini dengan mengunggah fotonya yang berbaju adat. Teman saya yang lain, seorang PNS, harus memakai pakaian adat di kantornya spesial hari ini. Tak ada yang menyoal emansipasi.

Saya yakin Kartini tidak membayangkan perjuangannya akan berakhir jadi peragaan busana. Baik itu kebaya, atau baju daerah lainnya. Apalagi yang diperagakan anak SD, yang bisa jadi tak kenal apa yang Kartini perjuangkan.

Semasa hidupnya, Kartini tidak membicarakan kebaya. Dia memang bukan perancang busana. Ide-ide Kartini adalah bahwa perempuan dan laki-laki tidak sama, tapi setara. Kartini kesal melihat laki-laki menikah sementara perempuan dinikahkan. Kartini kesal melihat laki-laki sekolah tinggi sementara perempuan dipingit. Kartini ingin mengubah keadaan, dan dia berhasil memulai.

Kini, hampir 110 tahun selepas wafat Kartini, perjuangannya bahkan baru beberapa langkah sejak start. Perempuan kini masih disepelekan dan dianggap tidak punya kuasa atas dirinya sendiri. Perempuan hanya diberi sedikit kesempatan dan pilihan yang terbatas. Di sini, izinkan saya hanya membahas pendidikan, bidang yang diperjuangkan Kartini, dan juga didukung tafsir agama. Saya takkan membahas perempuan pekerja atau korban pemerkosaan, sebab saya malas diceramahi polisi moral.

Akses perempuan terhadap sekolah masih tak jauh beda dengan masa Kartini dulu. BPS pada 2009 mencatat 75,69 persen perempuan usia 15 tahun ke atas hanya berpendidikan tamat SMP ke bawah. Mayoritas perempuan hanya mengenyam pendidikan hingga tingkat SD, yakni sebanyak 30,70 persen. Semakin tinggi tingkat pendidikan, partisipasi perempuan makin rendah, yaitu SMA 18,59 persen, dan universitas 3,02 persen.

Hal ini dijelaskan di situasi lumrah keluarga Indonesia. Ketika orangtua memutuskan apakah anaknya yang laki-laki atau perempuan yang harus lanjut ke perguruan tinggi. Seperti biasa laki-laki dimenangkan oleh keadaan. Sayang sekali orangtua tidak menilai anaknya lewat kemampuan, melainkan cara pipisnya. Alasan klise mereka adalah perempuan akan berakhir jadi ibu rumah tangga dan tak perlu pendidikan tinggi.

Tidakkah Anda merasa kesal bila saudara Anda bisa kuliah hanya karena dia laki-laki? Dan Anda lebih marah karena menjadi perempuan atau laki-laki saat lahir itu di luar kuasa kita? Kartini merasa itu sangatlah tidak adil. Kartini percaya perempuan harus diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan. Kalau pun akhirnya kalah bersaing itu soal lain. Inilah yang Kartini rasakan dan perjuangkan. Sekarang kita menyebutnya emansipasi, penghapusan penindasan.

Saya ingin kembali menegaskan bahwa Hari Kartini bukanlah Hari Kebaya. Dia bukan perancang busana. Kartini punya cita-cita sosial yang jauh melampaui zamannya. Cita-cita itu, dan inilah K yang sebenarnya: Kesetaraan. Kartini memimpikan dunia di mana laki-laki dan perempuan hidup bersama, bersaing, berkompetisi secara bebas. Punya hak yang sama di mata hukum. Tidak ada yang diremehkan. Semua boleh unjuk kemampuan.

Hari ini, mari kita rayakan gagasan Kartini tidak dengan kebaya, koteka, atau baju adat lainnya. Mari kita lanjut dengan kasus-kasus pemerkosaan, buruh migran, angka kematian ibu, di mana perempuan sering jadi korban dan luput dari perhatian. Beranikah Anda, hai perempuan?***

Sunday, April 20, 2014

[Foto] Anak-Anak yang Menyapa Tuhan dari Bawah Payung

Foto oleh Rio Tuasikal
 
Camera : Canon SX160
 
Anak-anak ini tidak pernah tahu kenapa gereja mereka digembok. Mereka hanya ingin menyapa Tuhan meski harus di jalan aspal. Mereka mengaku senang. Tapi kulit mereka tidak pernah berbohong: keringat menandai perjuangan mereka.







Anak yang Menyapa Tuhan dari Bawah Payung

Teks dan foto oleh Rio Tuasikal

Untuk anak-anak jemaat HKBP Filadelfia dan GKI Yasmin

Asima Rohana Panjaitan saat ibadah Paskah di seberang Istana Merdeka, Minggu (20/4) siang.

Keringat meluncur di pipi anak perempuan itu, dan dia hanya melahap es krim. Rambut ikalnya dikepang dua, berkemeja pink, tulisan di topinya menjelaskan dari mana dia berasal: HKBP Filadelfia.

Siang terik di seberang Istana Merdeka, Minggu (20/4). Ini adalah tahun ketiga jemaat HKBP Filadelfia dan GKI Yasmin merayakan Paskah di depan kantor presiden. Masih tanpa jawaban. Tiga keranjang telur Paskah mengisi altar yang dibuat dari meja plastik lipat. Bendera merah putih dipasang di kanan altar. Untuk kesekian kali, bendera menyaksikan jemaat dua gereja ini beribadah di jalanan aspal, memakai kursi plastik, berpayung warna warni yang lebar untuk menangkal panas.

Puluhan orang dewasa sedang menyanyikan pujian kristiani. Sementara anak perempuan tadi hanya duduk di barisan belakang. Sesekali dia menoleh ke kanan kiri. Sesekali dia mengobrol dengan temannya yang sebaya.

Namanya Asima Rohana Panjaitan, 8 tahun, kelas 3 Sekolah Dasar. Saat saya ajak ngobrol, saya ketahui dia puteri Palti Panjaitan, pendeta Gereja HKBP Filadelfia. Kata Asima, ini kali keempat dirinya beribadah di seberang istana.

Usai ibadah dua jam, Asima dapat sebutir telur Paskah yang dihias mata boneka dan ornamen biru. Dia juga mengambil beberapa biskuit warna-warni dan makanan ringan lain. Telur itu dia genggam sementara saya ajak berbincang.

Nggak apa-apalah capek. Yang penting buat mempertahankan gereja,” katanya.

“Memang gerejanya kenapa?”

“Gerejanya itu lagi digembok. Gak boleh gereja di sana.”

Asima tidak tahu kenapa gerejanya digembok. Dia hanya tahu ada kelompok muslim yang mengawasinya. Kelompok itu suka duduk-duduk di sekitar lokasi gereja.

Asima ingat sekali malam Natal yang buruk, ketika ayahnya dan jemaat Filadelfia akan misa Natal di gereja. Jemaat dihalangi kelompok intoleran.

“Papahku penuh sama lumpur, kotoran kerbau sama air kencing. Motornya penuh dengan kotoran. Dilempari telur busuk,” tambah Asima. Bahkan kitab sucinya ikut rusak. Dia melihat Alkitab yang jadi kotor dan bau.

Asima tidak tega melihat ayahnya diperlakukan demikian.

Pengalaman mengenal kelompok muslim intoleran membuat Asima tak punya pilihan lain selain takut. Asima mengaku kadang kesal dengan muslim. “Soalnya yang Islam itu kadang-kadang bikin papaku stres,” katanya.

Asima tidak mencap seluruh muslim sebagai jahat. Dia bilang ada sebagian kelompok muslim yang baik. Tapi sekeras apa pun Asima mencoba, dirinya tak nyaman kapan pun melihat orang berjilbab.

“Aku takut. (Dulu) kalau ada acara-acara (gereja) di dekat rumah, aku tutup muka nggak mau kelihatan. Perjalanan ke gereja didemo,” ceritanya.

Asima makin takut dengan kelompok muslim karena mereka telah menghujat ayahnya. Suaranya gemetar ketika menjelaskan.

“Terus papa sampai dibilang gini sama orang Islam, ‘Lihat aja itu nanti, akan mati dia. Mati. Yakin. Ya kan? Hore’,” ujarnya.

Asima bilang, “Takut.”

“Kalau kamu punya teman orang Islam?”

“Punya, tapi dia nggak mau berteman dengan aku lagi. Aku nggak tahu,” kata Asima.

Kendati takut, Asima berharap bisa berhubungan baik dengan komunitas muslim. Beberapa kali, dia berdoa kepada Tuhan supaya kelompok muslim itu tidak jahat lagi.

“Ya Tuhan ampunilah dosa-dosa orang yang sudah mengganggu jemaatku. Tuhan, saya berdoa gereja saya tetap diperjuangkan bersama jemaat lainnya. Amin,” katanya menceritakan doanya.

Bagaimana pun ini Paskah, dan saatnya bersukacita. Asima mengaku senang merayakan Paskah meski kali ini harus di seberang Istana. Hati kecilnya ingin dia Paskah di gereja.

Asima tidak tahu bahwa diri dan jemaatnya berhak atas Paskah di gereja itu. Dia tidak tahu bahwa gerejanya sudah melewati proses banding dan dinyatakan sah. Dia tak tahu soal Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang pada 30 Maret 2011, menyatakan HKBP Filadelfia harus dibuka. Asima tidak tertarik membahas konstitusi atau hak azasi manusia. Asima tidak mengenal itu semua.

Asima hanya ingin menyapa Tuhan dari gerejanya. Bukan dari bawah payung seperti tadi siang, dan mungkin sejumlah siang lain yang dia tak tahu berapa lagi. ***


Monday, March 24, 2014

#5 Watchdog : Menyambung Lidah Kelompok Marjinal



Untuk kelompok difabel, umat gereja St Stanislaus Kostka, dan Satinah

“Saya juga makasih sama KBR 68H yang terus mendampingi teman-teman difabel sejak awal,” kata Maulani Rotinsulu, saat saya wawancara lewat telepon, pekan lalu. Maulani adalah difabel, kita pernah menyebut mereka ‘berkebutuhan khusus’. Kami berbincang 30 menit mengenai kebijakan SNMPTN yang melarang difabel ikut seleksi. Maulani bilang kebijakan itu, “diskriminatif dan bodoh.”

Menyusul Gereja St Stanislaus Kostka di Kranggan, Bekasi, yang IMB-nya dicabut pengadilan. Kelompok intoleran, si penggugat, menuduh gereja memalsukan tanda tangan warga dan tidak sosialisasi. Sidang yang ditekan kelompok intoleran itu akhirnya memenangkan gugatan. Lalu kelompok intoleran datang ke gereja untuk menyegelnya, kemarin. Padahal gereja akan banding. Untung polisi datang dan berhasil mengambil situasi.

Kini giliran Satinah, pekerja migran asal Semarang, yang menghitung 19 hari terakhirnya sebelum dipancung algojo Saudi. Sejak pengadilan Saudi memutus Satinah bersalah membunuh majikannya, Satinah tak bisa berbuat banyak selain menitipkan anaknya pada keluarga besar. Kakak Satinah, Paeri Alferi, ketika saya telepon, mendesak jurnalis mengangkat isu ini supaya SBY yang sibuk kampanye itu mendengar dan berbuat sesuatu.

Di akhir tiga wawancara itu, ucapan terimakasih mereka telah membebani pundak saya. Sudah dua bulan lebih saya jadi kuli tinta, namun baru belakangan ini saya merasa benar-benar berguna. Saya tak pernah menyangka, orang yang saya wawancara bisa menaruh harapan besar terhadap media, terhadap jurnalis, si juru warta. Mereka yang capek menunggu akhirnya berharap, bahwa lewat berita, penguasa mau mendengar dan memutuskan menolong mereka. 

Rupanya inilah yang Bill Kovach tulis sebagai elemen jurnalisme ke lima: memantau kekuasaan dan menyambung lidah mereka yang tertindas. Inilah ketika jurnalisme wajib mengingatkan penguasa soal orang-orang yang terlanjur diabaikan. Jurnalisme wajib memberikan kelompok marjinal ini ruang suara. Mereka banyak, yakni kelompok Ahmadiyah, Syiah, GKI Yasmin, HKBP Filadelfia, dan gereja Kranggan, menyusul masyarakat adat Parmalim, Kaharingan, Sunda Wiwitan, dan Marapu, lalu perempuan, waria, juga LGBT, dan difabel yang berkemampuan berbeda. Jangan lupa: Munir dan Semanggi. Tiap-tiap manusia ini punya harapan. Dan mereka, juga, perlu didengarkan.

Di sinilah posisi jurnalisme bebas dalam negara demokrasi yang menjunjung HAM. Jurnalisme harus mengawal semua hak semua manusia dipenuhi oleh negara. Jurnalisme harus menegur negara agar memperlakukan semua manusia sama di ruang sidang. Jurnalisme harus menjewer negara yang tak becus mengurus warganya. Jurnalisme harus menampar negara, bahwa semua warga termasuk difabel boleh kuliah, semua termasuk umat katholik Kranggan boleh membangun rumah ibadah, dan semua termasuk Satinah boleh minta diampuni dari putusan bersalah. Harapan mereka, serta kewajiban jurnalis itu, harusnya ada dalam semangat sebuah berita.

Maka sebaiknya media tidak larut meliput kampanye SBY di mana dia bernyanyi. Tidak keasyikan menyuguhkan penguasa. Apalagi ketika ada difabel, gereja Kranggan, dan Satinah yang teriak namun tak digubris. Apalagi ditambah pekerjaan rumah menghapus diskriminasi yang kian menumpuk. Tapi saya juga ragu SBY akan mendengar. Sebab SBY tidak menulis orang-orang ini dalam lagunya yang segudang, atau bukunya yang 500 halaman! []

Saturday, February 15, 2014

Valentine: Debat Kusir Moral dan Kasih Sayang*


*Tulisan ini atas permintaan kang Boim, juga merespon Tristia Riskawati

 
“Cokelatnya sekalian, Mas?” tanya pegawai Alfamart itu pada saya, kemarin siang. Saya perhatikan cokelat yang dia maksud: 3 batang Silverqueen yang diikat pita bekilau warna ungu. Saya gelengkan kepala singkat. Saya hanya menyodorkan sebotol air mineral dan sebotol susu. Saya membayar dua minuman itu dan lekas pergi. Saya bergumam, Valentine sudah datang ternyata.

Pantas saja di Facebook sudah ada debat rutin antara kelompok pacaran dan moralis. Ketika yang pacaran heboh soal kegalauan atau rencana hari rayanya, moralis giat menebarkan tautan berisi lagu lama. Tautan itu berisi asal usul Valentine yakni tradisi Lupercalia yang merupakan pemujaan Dewa seks dan kesuburan bangsa Romawi. Kemudian dalil bahwa yang meniru perbuatan itu berarti bagian kaum itu. Tahun ini moralis punya amunisi baru: mereka kaitkan perayaan Valentine dengan sejumlah bencana di Sinabung, Manado, Jakarta, dan Kelud.  

Cara berpikir serupa saya dapatkan di khutbah Jumat saat Valentine, kemarin. Ustadznya secara literal berkata, “banjir Jakarta adalah akibat hura-hura tahun baru di Bundaran Hotel Indonesia.” Begitu pun bencana lainnya. Kata dia, banjir Jakarta bisa dihilangkan dengan tobat. Terdengar tak masuk akal, bukan? Saya punya usul, bagaimana bila usai bertobat kita membersihkan saluran air dan tidak membuang sampah ke selokan?

Valentine diperlakukan serupa. Di Facebook, seperti sejumlah tahun sebelumnya, beberapa teman saya mengaitkan hari tersebut dengan pesta seks bebas. Tahun ini di Twitter, saya menemukan hasil survei menarik dari Alfatih. “Di Indonesia, 26,4% dari 413 orang yang disurvei mengaku suka rayakan Valentine bersama gebetan atau kekasih dengan jalan-jalan, makan-makan, ciuman lalu seks. Di beberapa daerah, tiap tahun baru dan Valentine, penjualan kondom meningkat 40-80% terkadang malah sold out.” Memang siapa informannya dan kenapa hanya 413, apa metode sampling-nya? Apakah semua pembeli kondom otomatis pasangan tidak sah? Dalam laporan lengkap Alfatih di goo.gl/l6YrV7, saya tidak menemukan penjelasan metode surveinya sama sekali.

Saya tidak merayakan Valentine. Saya tidak setuju seks bebas. Saya lebih tidak setuju bila Valentine dikaitkan dengan seks bebas. Bagaimana dengan orang yang merayakan Valentine dengan berkumpul bersama keluarga, atau seks suami-isteri, haruskah ini dilarang?  Saya pikir, kalau moralis tidak mau merayakan ya sila saja. Tapi tak usah otomatis mencap orang lain yang Valentine sebagai pelaku seks bebas. Saya menolak kesalahan berpikir yang sewenang-wenang. Itu namanya berburuk sangka, dan Islam telah melarangnya.

Bila publik berkeras Valentine adalah ekspresi kasih sayang, para moralis harusnya menggeser akar masalahnya jadi ke ekspresinya. Bila moralis tidak setuju dengan ide seks sebagai ekspresi kasih sayang, ubahlah mulai dari situ. Berikan alternatif ekspresi kasih sayang lain disertai argumen gamblang soal kenapa itu lebih baik. Bila moralis melarang Valentine, selain buang-buang waktu, moralis bisa dicap anti kasih sayang. Paling tidak dicap jomblo.

Valentine ini saya tidak ikut merayakan. Bukan karena takut dicap pagan atau pelaku seks bebas. Bukan juga hanya karena saya muslim. Lebih pada pilihan menjauhi debat yang sia-sia. Juga, dan saya kira ini alasan yang utama, karena memang saya sedang tidak punya pacar. ***

Hasil survei lengkap Alfatih bisa ditengok di sini

Gambar sepenuhnya milik www.webdesignhot.com

Friday, February 14, 2014

Frequency: For Public or Politicians?


Wiranto and Harry Tanoe are not actors. But on February 1, they played on a popular soap opera “Tukang Bubur Naik Haji” (Porridge Seller Go Hajj) on RCTI. Since they are presidential candidates from Hanura (People’s Conscience Party), this was not their acting career, but political campaign. They refused it by saying it was not a campaign.

Indonesia will hold the legislative election on April 9, and presidential election on July 9, but various political messages on TV has been getting more often since last year. From regular advertising to quizes, talent show and even soap opera. Since presidential candidates from 3 parties are also television owners, this condition seems easy to understand. Facing election, independence of several media in Indonesia may makes us worry.

Grab your remote and watch Global TV, RCTI, or MNC TV, you will find Wiranto and Harry Tanoe (candidates from Hanura) almost everywhere. Switch the channel to Metro TV, you will see Surya Paloh (candidate from Nasdem Party) with his ambitious speeches on various events. Next, on tvOne and ANTV, you will see Aburizal “Ical” Bakrie (candidate from Golkar Party) in almost every single hour. Indonesian Broadcasting Commission (KPI) said that Ical’s ads were shown on tvOne and ANTV 430 times on October 2013 only.

Quoted by Tempo Magazine on January 20, the popularity of these parties are growing rapidly. Each Hanura and Nasdem party now have above 6 percent of support. Quickly grab the position of senior parties like PAN (National Mandate Party) and PKS (Prosperous Justice Party). Golkar is also senior, and by the help of intense ads, the popularity is still between 15 to 20 percent.

KPI has realized that earlier. That is why KPI summoned and reprimaned these 6 partisan TV stations last year. But these televisions seemed do not care about it. Then a civil movement called Frequency Belongs to the Public (FMP) begun last January. By bringing a petition signed by 3.500 people, the movement forced KPI to give more serious sanction to partisan televisions. KPI claimed that they could not move further because there was not yet any regulation about political campaign ads. The similar reason was used by 6 televisions. TV argued that only General Election Commission (KPU) and Election Supervisory Body (Bawaslu) have the authority about campaign, not KPI. However, 7 commissioners of KPI agreed to fullfil the petition.

KPI commisioner Danang Sangga Buwana wrote on Koran Tempo, on February 3. He said that in facing political ads, KPI will take a progressive decision. Danang wrote that KPI is now making a policy to forbid all political messages on TV till the official campaign period began. KPI’s broadcasting regulation about protecting public interest, he wrote, is almost final. I appreciate this positive response, keep up the good work.

I cannot imagine if KPI just doing nothing. After we see Wiranto and Harry Tanoe played in a “Tukang Bubur Naik Haji”, maybe they will take several actors and actress from RCTI to be a legislator candidates from Hanura Party? Like Nikita Willy maybe? 

Politicians may have TV stations but the frequency belongs to the public forever. Public deserves quality, neutral information from TV, whoever the owner is. So, our dearly commissioners of KPI, we are counting on you. The decision is all yours and public is ready to support you. By the way, have you watched a movie “Di Balik Frekuensi” (Behind the Frequency) by Ucu Agustin?***

Tuesday, February 11, 2014

#4 Independen: Publik dan Ideologi Politik, di Antaranya



“Independensi semangat dan pikiran inilah, dan bukannya netralitas, yang harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh wartawan.” Saya baca kalimat itu berulang kali karena bingung. Yang saya pahami selama ini adalah jurnalisme tidak pernah memihak, sebagaimana Koran Jakarta menggunakannya sebagai jargon. Namun Bill Kovach benar-benar menulis demikian. Dia punya pandangan lain soal netralitas media ini.

Bila jurnalisme harus netral, tulisnya, rubrik kolom dan opini batal jadi produk jurnalistik. Bagaimana dengan redaktur senior the Jakarta Post Sabam Siagian yang gemar menulis kolom yang pasti beropini? Haruskah dia dicoret dari daftar wartawan? Tidak. Wartawan boleh percaya pada satu gagasan. Bila ruang opini ini hilang, justru fungsi jurnalisme untuk kontrol sosial pun lenyap.

Media tidak bisa netral sepenuhnya dari gagasan politik. Wartawan Hidayatullah.com boleh percaya sistem Islam formalistik adalah yang terbaik. Begitu pun wartawan KBR68H boleh percaya pada prinsip HAM, demokrasi dan pluralisme sebagai solusi. Namun ingat kata redaktur The Manchester (Great Britain) Guardian C.P. Scott, “komentar itu bebas tapi fakta itu suci”.

Lalu apa yang membatasi Sabam Siagian tetap disebut wartawan dan bukannya ahli propaganda, provokator atau juru penerangan? Bukankah keempat profesi itu beropini? Betul. Namun bila propaganda membolehkan manipulasi, jurnalisme menolak itu. Kredibilitas wartawan yang menulis opini akan dilihat dari kesetiaan abadi pada verifikasi dan kepentingan publik. Selain itu ada ruangnya yang baku. Dulu opini dan berita kerap jadi satu. Kini sudah ada label tegas yang memisahkan berita dari tajuk, kolom, opini, dan karikatur.

Tak ada jaminan wartawan bisa sepenuhnya putus dari ideologi. Yang membedakannya dari partisan (atau aktivis, politikus, komentator) adalah wartawan punya kesetiaan pertama pada warga. Bahwa ideologi yang dia perjuangkan bukanlah semata-mata untuk dirinya atau kelompoknya, melainkan untuk seluruh warga tanpa kecuali.

Hubungan jurnalis dan warga ini amat menarik. Meski memperjuangkan kepentingan warga, wartawan harus di luar gerakan politik, aktivisme warga, kelompok ekonomi tertentu, etnis dan ras tertentu dan lainnya. Dia tak boleh masuk partai, LSM lingkungan dan lainnya. Dia boleh percaya pada apa yang sebagian warga itu perjuangkan. Namun tidak dengan turun langsung ke jalanan dan berkegiatan.

Di sisi lain wartawan tidak boleh tercerabut dari masyarakat tempat ia hidup. Bagaimana pun wartawan harus mewakili kepentingan orang-orang ini. Dengan demikian ia harus hidup bersama mereka. Hubungan ini tarik-menarik, wartawan menjaga independensi, tapi tidak terisolasi. Sebagaimana kolumnis the New York Post Maggie Gallagher meringkasnya, “Wartawan berdedikasi memberikan informasi pada publik, namun tidak memainkan peran langsung sebagai aktivis.”[]

Thursday, January 9, 2014

#3 Verifikasi: Kuncinya Cuma Curiga




Sebuah koran di Bandung pada November 2013 mengutip perkataan saya, “Jangan sampai Bandung ada kekerasan lagi, jangan sampai ada intoleransi dan mampu dihayati bersama guna menjaga Bandung.” Namun saya tak merasa benar-benar mengatakan frasa terakhir. Tulisan di atas mengindikasikan penghayatan pada intoleransi. Padahal maksud saya justru menghayati “jangan sampai ada intoleransi”. Ini menimbulkan penafsiran ganda.

Adalah betul saya bicara seperti itu, namun jurnalis harusnya berusaha keras membuat kalimat yang mewakili maksud saya. Saya tak perlu kecewa bila editornya melakukan pemenggalan kalimat secara presisi. Pengalihan dari bahasa lisan ke bahasa tulisan membolehkan penambahan kata-kata dalam tanda kurung untuk menjelaskan konteks. Kecermatan yang seharusnya mereka pertimbangkan. 

Selain mendisiplinkan wartawan terhadap fakta, verifikasi ini perlu untuk hilangkan bias dan tendensi yang mungkin terselip di liputanya. Bias ini bisa berupa bias gender, suku, agama, politik dan lainnya. Verifikasi juga penting lantaran saksi yang diwawancarai biasanya adalah warga yang tak terlatih menceritakan kembali apa yang dia saksikan. Mudah sekali mereka melebihkan ceritanya, mengaburkan apa yang sebenarnya terjadi.

Guna menghindari cacat-cacat ini, ada lima hal yang dianjurkan oleh Bill Kovach dalam Sembilan Elemen Jurnalisme: Jangan menambahkan fakta, jangan menipu, transparan, jangan ikut-ikutan wartawan lain, rendah hati. Feeling atau intuisi bukanlah fakta. Jika seorang wartawan betul-betul dapat feeling, ia tak boleh menyebutkannya kecuali ia mendapatkan buktinya. Juga tidak perlu sok tahu. Bila tidak tahu atau tidak dapat datanya, sebutkan apa adanya. Cek kebenaran hasil wawancara melalui observasi dan dokumen, dan sebaliknya. 

Verifikasi dilakukan secara cermat. Apakah sudah cek ulang setiap data yang tercantum di liputan baik itu nama, gelar, jabatan, tempat, alamat, waktu, cuaca, jumlah pelaku atau korban,  maksud dari istilah misalnya medis, kutipan yang dipotong, waktu apa dia mengeluarkan pernyataan itu? Editor perlu menggunakan rasa heran dan curiga terhadap liputan yang disetor reporter. Editor berhak bertanya “dari mana dan bagaimana data ini didapat?”

Satu ide verifikasi yang mudah adalah pensil warna Tom French. Selesai menulis liputan, Tom  akan membacanya lagi dan menandai setiap kata di beritanya. Ia menandai mana yang sudah, sedang atau belum diverifikasi. Bila data akhirnya tidak bisa diverifikasi, ia terpaksa membuangnya.

Akurasi, akurasi dan akurasi. Inilah disiplin yang membedakan jurnalisme dari propaganda, penulisan fiksi atau si sepupu infotainment. Propaganda membolehkan manipulasi atau pelintir fakta demi kepentingan tertentu. Fiksi menyajikan kesan personal atas yang disebut realitas. Infotainment fokus pada hal-hal sensasional dan kehidupan pribadi. Jurnalisme tidak. Jurnalisme adalah disiplin untuk menyajikan “versi terbaik dari kebenaran”, sebaik dan seburuk apa pun kebenaran itu. Curigalah! []

Wednesday, January 8, 2014

#2 Loyalitas: Pada Pebisnis, Politisi, Pemodal atau Pemirsa?




Ketika jurnalis menulis berita, pada siapakah berita itu ia persembahkan? Saya berharap Anda tidak dengan gampangnya menjawab pembaca atau pemirsa. Secara normatif Anda benar. Namun situasinya sekarang tak semudah itu.

Media massa lahir karena masyarakat butuh informasi, dan di pundak wartawan itulah kepercayaan masyarakat akan kelangsungan hidupnya dititipkan. Lalu muncul pebisnis dan pemasang iklan. Kini berita dilihat sebagai barang yang dijual, kini ia bertabrakan dengan profit. Ada beberapa kasus berita terpaksa dipotong karena iklan akan lebih besar dipasang. Kadang berita terhadap perusahaan tertentu jadi bagus sebab ia memasang iklan di medianya. Televisi pun memasang banyak acara hiburan yang kontraproduktif dengan visi jurnalisme yang mencerdaskan.

Dalam Sembilan Elemen Jurnalisme, Bill Kovach menyebut akhir-akhir ini para redaktur media di Amerika Serikat mendapatkan bonus akhir tahun berdasarkan keuntungan perusahaan, bukan kualitas liputannya. Hal ini menggeser paradigma besar dalam memandang lembaga pers jadi sebagai mesin uang. Di Chicago Tribunne, pemiliknya tidak mau membisniskan redaksi. Dia membangun dua lift terpisah: untuk redaksi dan perusahaan. Pemiliknya tak mau pencari iklan satu lift dengan reporternya.

Lalu muncul politisi. Kadang jurnalis memberikan loyalitasnya pada walikota, presiden atau partai tertentu. Berita dibangun atas pernyataan yang dipelintir, porsi berita jadi berat sebelah. Jurnalis bisa menulis, atau tidak menulis berita, karena ia dipaksa oleh kepentingan politik tertentu.

Indonesia punya kondisi yang lebih buruk: Pebisnis adalah pemilik media, merangkap politisi. Ada bisik-bisik di bawah meja. Media pun akhirnya kawin dengan keuntungan ekonomi dan politik tertentu. Media meninggalkan satu-satunya pihak yang akhir-akhir ini merugi: pemirsa, pembaca.

TV telah mewakili keinginan pemodal, pebisnis dan politisi yang orangnya sama. Hari ini tvOne dan ANTV sibuk memasang gambar Aburizal Bakrie, pemiliknya yang juga ketua dan capres dari Golkar, juga pebisnis kelapa sawit dan properti. Lalu MNCTV, RCTI dan GlobalTV sibuk kampanyekan Harry Tanoe, cawapres dari Hanura, pemilik MNC Group dan pebisnis asuransi, plus Wirantonya. MetroTV sibuk promosikan Surya Paloh, pemiliknya, yang juga capres dari Nasdem.

Lalu di mana pemirsa? Mereka dibiarkan pergi ke televisi yang dimiliki bukan oleh politisi. Tertawa melihat Sule menggampar Aziz Gagap. Lalu Bergoyang Caesar. Lalu Soimah bertanya, “Masalah buat lo?”[]