#5 Watchdog : Menyambung Lidah Kelompok Marjinal

Untuk kelompok difabel, umat gereja St Stanislaus Kostka, dan Satinah

“Saya juga makasih sama KBR 68H yang terus mendampingi teman-teman difabel sejak awal,” kata Maulani Rotinsulu, saat saya wawancara lewat telepon, pekan lalu. Maulani adalah difabel, kita pernah menyebut mereka ‘berkebutuhan khusus’. Kami berbincang 30 menit mengenai kebijakan SNMPTN yang melarang difabel ikut seleksi. Maulani bilang kebijakan itu, “diskriminatif dan bodoh.”

Menyusul Gereja St Stanislaus Kostka di Kranggan, Bekasi, yang IMB-nya dicabut pengadilan. Kelompok intoleran, si penggugat, menuduh gereja memalsukan tanda tangan warga dan tidak sosialisasi. Sidang yang ditekan kelompok intoleran itu akhirnya memenangkan gugatan. Lalu kelompok intoleran datang ke gereja untuk menyegelnya, kemarin. Padahal gereja akan banding. Untung polisi datang dan berhasil mengambil situasi.

Kini giliran Satinah, pekerja migran asal Semarang, yang menghitung 19 hari terakhirnya sebelum dipancung algojo Saudi. Sejak pengadilan Saudi memutus Satinah bersalah membunuh majikannya, Satinah tak bisa berbuat banyak selain menitipkan anaknya pada keluarga besar. Kakak Satinah, Paeri Alferi, ketika saya telepon, mendesak jurnalis mengangkat isu ini supaya SBY yang sibuk kampanye itu mendengar dan berbuat sesuatu.

Di akhir tiga wawancara itu, ucapan terimakasih mereka telah membebani pundak saya. Sudah dua bulan lebih saya jadi kuli tinta, namun baru belakangan ini saya merasa benar-benar berguna. Saya tak pernah menyangka, orang yang saya wawancara bisa menaruh harapan besar terhadap media, terhadap jurnalis, si juru warta. Mereka yang capek menunggu akhirnya berharap, bahwa lewat berita, penguasa mau mendengar dan memutuskan menolong mereka. 

Rupanya inilah yang Bill Kovach tulis sebagai elemen jurnalisme ke lima: memantau kekuasaan dan menyambung lidah mereka yang tertindas. Inilah ketika jurnalisme wajib mengingatkan penguasa soal orang-orang yang terlanjur diabaikan. Jurnalisme wajib memberikan kelompok marjinal ini ruang suara. Mereka banyak, yakni kelompok Ahmadiyah, Syiah, GKI Yasmin, HKBP Filadelfia, dan gereja Kranggan, menyusul masyarakat adat Parmalim, Kaharingan, Sunda Wiwitan, dan Marapu, lalu perempuan, waria, juga LGBT, dan difabel yang berkemampuan berbeda. Jangan lupa: Munir dan Semanggi. Tiap-tiap manusia ini punya harapan. Dan mereka, juga, perlu didengarkan.

Di sinilah posisi jurnalisme bebas dalam negara demokrasi yang menjunjung HAM. Jurnalisme harus mengawal semua hak semua manusia dipenuhi oleh negara. Jurnalisme harus menegur negara agar memperlakukan semua manusia sama di ruang sidang. Jurnalisme harus menjewer negara yang tak becus mengurus warganya. Jurnalisme harus menampar negara, bahwa semua warga termasuk difabel boleh kuliah, semua termasuk umat katholik Kranggan boleh membangun rumah ibadah, dan semua termasuk Satinah boleh minta diampuni dari putusan bersalah. Harapan mereka, serta kewajiban jurnalis itu, harusnya ada dalam semangat sebuah berita.

Maka sebaiknya media tidak larut meliput kampanye SBY di mana dia bernyanyi. Tidak keasyikan menyuguhkan penguasa. Apalagi ketika ada difabel, gereja Kranggan, dan Satinah yang teriak namun tak digubris. Apalagi ditambah pekerjaan rumah menghapus diskriminasi yang kian menumpuk. Tapi saya juga ragu SBY akan mendengar. Sebab SBY tidak menulis orang-orang ini dalam lagunya yang segudang, atau bukunya yang 500 halaman! []

Valentine: Debat Kusir Moral dan Kasih Sayang*

*Tulisan ini atas permintaan kang Boim, juga merespon Tristia Riskawati

 

“Cokelatnya sekalian, Mas?” tanya pegawai Alfamart itu pada saya, kemarin siang. Saya perhatikan cokelat yang dia maksud: 3 batang Silverqueen yang diikat pita bekilau warna ungu. Saya gelengkan kepala singkat. Saya hanya menyodorkan sebotol air mineral dan sebotol susu. Saya membayar dua minuman itu dan lekas pergi. Saya bergumam, Valentine sudah datang ternyata.

Pantas saja di Facebook sudah ada debat rutin antara kelompok pacaran dan moralis. Ketika yang pacaran heboh soal kegalauan atau rencana hari rayanya, moralis giat menebarkan tautan berisi lagu lama. Tautan itu berisi asal usul Valentine yakni tradisi Lupercalia yang merupakan pemujaan Dewa seks dan kesuburan bangsa Romawi. Kemudian dalil bahwa yang meniru perbuatan itu berarti bagian kaum itu. Tahun ini moralis punya amunisi baru: mereka kaitkan perayaan Valentine dengan sejumlah bencana di Sinabung, Manado, Jakarta, dan Kelud.  

Cara berpikir serupa saya dapatkan di khutbah Jumat saat Valentine, kemarin. Ustadznya secara literal berkata, “banjir Jakarta adalah akibat hura-hura tahun baru di Bundaran Hotel Indonesia.” Begitu pun bencana lainnya. Kata dia, banjir Jakarta bisa dihilangkan dengan tobat. Terdengar tak masuk akal, bukan? Saya punya usul, bagaimana bila usai bertobat kita membersihkan saluran air dan tidak membuang sampah ke selokan?

Valentine diperlakukan serupa. Di Facebook, seperti sejumlah tahun sebelumnya, beberapa teman saya mengaitkan hari tersebut dengan pesta seks bebas. Tahun ini di Twitter, saya menemukan hasil survei menarik dari Alfatih. “Di Indonesia, 26,4% dari 413 orang yang disurvei mengaku suka rayakan Valentine bersama gebetan atau kekasih dengan jalan-jalan, makan-makan, ciuman lalu seks. Di beberapa daerah, tiap tahun baru dan Valentine, penjualan kondom meningkat 40-80% terkadang malah sold out.” Memang siapa informannya dan kenapa hanya 413, apa metode sampling-nya? Apakah semua pembeli kondom otomatis pasangan tidak sah? Dalam laporan lengkap Alfatih di goo.gl/l6YrV7, saya tidak menemukan penjelasan metode surveinya sama sekali.

Saya tidak merayakan Valentine. Saya tidak setuju seks bebas. Saya lebih tidak setuju bila Valentine dikaitkan dengan seks bebas. Bagaimana dengan orang yang merayakan Valentine dengan berkumpul bersama keluarga, atau seks suami-isteri, haruskah ini dilarang?  Saya pikir, kalau moralis tidak mau merayakan ya sila saja. Tapi tak usah otomatis mencap orang lain yang Valentine sebagai pelaku seks bebas. Saya menolak kesalahan berpikir yang sewenang-wenang. Itu namanya berburuk sangka, dan Islam telah melarangnya.

Bila publik berkeras Valentine adalah ekspresi kasih sayang, para moralis harusnya menggeser akar masalahnya jadi ke ekspresinya. Bila moralis tidak setuju dengan ide seks sebagai ekspresi kasih sayang, ubahlah mulai dari situ. Berikan alternatif ekspresi kasih sayang lain disertai argumen gamblang soal kenapa itu lebih baik. Bila moralis melarang Valentine, selain buang-buang waktu, moralis bisa dicap anti kasih sayang. Paling tidak dicap jomblo.

Valentine ini saya tidak ikut merayakan. Bukan karena takut dicap pagan atau pelaku seks bebas. Bukan juga hanya karena saya muslim. Lebih pada pilihan menjauhi debat yang sia-sia. Juga, dan saya kira ini alasan yang utama, karena memang saya sedang tidak punya pacar. ***

Hasil survei lengkap Alfatih bisa ditengok di sini

Gambar sepenuhnya milik www.webdesignhot.com

Frequency: For Public or Politicians?

 

Wiranto and Harry Tanoe are not actors. But on February 1, they played on a popular soap opera “Tukang Bubur Naik Haji” (Porridge Seller Go Hajj) on RCTI. Since they are presidential candidates from Hanura (People’s Conscience Party), this was not their acting career, but political campaign. They refused it by saying it was not a campaign.

Indonesia will hold the legislative election on April 9, and presidential election on July 9, but various political messages on TV has been getting more often since last year. From regular advertising to quizes, talent show and even soap opera. Since presidential candidates from 3 parties are also television owners, this condition seems easy to understand. Facing election, independence of several media in Indonesia may makes us worry.

Grab your remote and watch Global TV, RCTI, or MNC TV, you will find Wiranto and Harry Tanoe (candidates from Hanura) almost everywhere. Switch the channel to Metro TV, you will see Surya Paloh (candidate from Nasdem Party) with his ambitious speeches on various events. Next, on tvOne and ANTV, you will see Aburizal “Ical” Bakrie (candidate from Golkar Party) in almost every single hour. Indonesian Broadcasting Commission (KPI) said that Ical’s ads were shown on tvOne and ANTV 430 times on October 2013 only.

Quoted by Tempo Magazine on January 20, the popularity of these parties are growing rapidly. Each Hanura and Nasdem party now have above 6 percent of support. Quickly grab the position of senior parties like PAN (National Mandate Party) and PKS (Prosperous Justice Party). Golkar is also senior, and by the help of intense ads, the popularity is still between 15 to 20 percent.

KPI has realized that earlier. That is why KPI summoned and reprimaned these 6 partisan TV stations last year. But these televisions seemed do not care about it. Then a civil movement called Frequency Belongs to the Public (FMP) begun last January. By bringing a petition signed by 3.500 people, the movement forced KPI to give more serious sanction to partisan televisions. KPI claimed that they could not move further because there was not yet any regulation about political campaign ads. The similar reason was used by 6 televisions. TV argued that only General Election Commission (KPU) and Election Supervisory Body (Bawaslu) have the authority about campaign, not KPI. However, 7 commissioners of KPI agreed to fullfil the petition.

KPI commisioner Danang Sangga Buwana wrote on Koran Tempo, on February 3. He said that in facing political ads, KPI will take a progressive decision. Danang wrote that KPI is now making a policy to forbid all political messages on TV till the official campaign period began. KPI’s broadcasting regulation about protecting public interest, he wrote, is almost final. I appreciate this positive response, keep up the good work.

I cannot imagine if KPI just doing nothing. After we see Wiranto and Harry Tanoe played in a “Tukang Bubur Naik Haji”, maybe they will take several actors and actress from RCTI to be a legislator candidates from Hanura Party? Like Nikita Willy maybe? 

Politicians may have TV stations but the frequency belongs to the public forever. Public deserves quality, neutral information from TV, whoever the owner is. So, our dearly commissioners of KPI, we are counting on you. The decision is all yours and public is ready to support you. By the way, have you watched a movie “Di Balik Frekuensi” (Behind the Frequency) by Ucu Agustin?***

#4 Independen: Publik dan Ideologi Politik, di Antaranya

“Independensi semangat dan pikiran inilah, dan bukannya netralitas, yang harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh wartawan.” Saya baca kalimat itu berulang kali karena bingung. Yang saya pahami selama ini adalah jurnalisme tidak pernah memihak, sebagaimana Koran Jakarta menggunakannya sebagai jargon. Namun Bill Kovach benar-benar menulis demikian. Dia punya pandangan lain soal netralitas media ini.

Bila jurnalisme harus netral, tulisnya, rubrik kolom dan opini batal jadi produk jurnalistik. Bagaimana dengan redaktur senior the Jakarta Post Sabam Siagian yang gemar menulis kolom yang pasti beropini? Haruskah dia dicoret dari daftar wartawan? Tidak. Wartawan boleh percaya pada satu gagasan. Bila ruang opini ini hilang, justru fungsi jurnalisme untuk kontrol sosial pun lenyap.

Media tidak bisa netral sepenuhnya dari gagasan politik. Wartawan Hidayatullah.com boleh percaya sistem Islam formalistik adalah yang terbaik. Begitu pun wartawan KBR68H boleh percaya pada prinsip HAM, demokrasi dan pluralisme sebagai solusi. Namun ingat kata redaktur The Manchester (Great Britain) Guardian C.P. Scott, “komentar itu bebas tapi fakta itu suci”.

Lalu apa yang membatasi Sabam Siagian tetap disebut wartawan dan bukannya ahli propaganda, provokator atau juru penerangan? Bukankah keempat profesi itu beropini? Betul. Namun bila propaganda membolehkan manipulasi, jurnalisme menolak itu. Kredibilitas wartawan yang menulis opini akan dilihat dari kesetiaan abadi pada verifikasi dan kepentingan publik. Selain itu ada ruangnya yang baku. Dulu opini dan berita kerap jadi satu. Kini sudah ada label tegas yang memisahkan berita dari tajuk, kolom, opini, dan karikatur.

Tak ada jaminan wartawan bisa sepenuhnya putus dari ideologi. Yang membedakannya dari partisan (atau aktivis, politikus, komentator) adalah wartawan punya kesetiaan pertama pada warga. Bahwa ideologi yang dia perjuangkan bukanlah semata-mata untuk dirinya atau kelompoknya, melainkan untuk seluruh warga tanpa kecuali.

Hubungan jurnalis dan warga ini amat menarik. Meski memperjuangkan kepentingan warga, wartawan harus di luar gerakan politik, aktivisme warga, kelompok ekonomi tertentu, etnis dan ras tertentu dan lainnya. Dia tak boleh masuk partai, LSM lingkungan dan lainnya. Dia boleh percaya pada apa yang sebagian warga itu perjuangkan. Namun tidak dengan turun langsung ke jalanan dan berkegiatan.

Di sisi lain wartawan tidak boleh tercerabut dari masyarakat tempat ia hidup. Bagaimana pun wartawan harus mewakili kepentingan orang-orang ini. Dengan demikian ia harus hidup bersama mereka. Hubungan ini tarik-menarik, wartawan menjaga independensi, tapi tidak terisolasi. Sebagaimana kolumnis the New York Post Maggie Gallagher meringkasnya, “Wartawan berdedikasi memberikan informasi pada publik, namun tidak memainkan peran langsung sebagai aktivis.”[]

#3 Verifikasi: Kuncinya Cuma Curiga

Sebuah koran di Bandung pada November 2013 mengutip perkataan saya, “Jangan sampai Bandung ada kekerasan lagi, jangan sampai ada intoleransi dan mampu dihayati bersama guna menjaga Bandung.” Namun saya tak merasa benar-benar mengatakan frasa terakhir. Tulisan di atas mengindikasikan penghayatan pada intoleransi. Padahal maksud saya justru menghayati “jangan sampai ada intoleransi”. Ini menimbulkan penafsiran ganda.

Adalah betul saya bicara seperti itu, namun jurnalis harusnya berusaha keras membuat kalimat yang mewakili maksud saya. Saya tak perlu kecewa bila editornya melakukan pemenggalan kalimat secara presisi. Pengalihan dari bahasa lisan ke bahasa tulisan membolehkan penambahan kata-kata dalam tanda kurung untuk menjelaskan konteks. Kecermatan yang seharusnya mereka pertimbangkan. 

Selain mendisiplinkan wartawan terhadap fakta, verifikasi ini perlu untuk hilangkan bias dan tendensi yang mungkin terselip di liputanya. Bias ini bisa berupa bias gender, suku, agama, politik dan lainnya. Verifikasi juga penting lantaran saksi yang diwawancarai biasanya adalah warga yang tak terlatih menceritakan kembali apa yang dia saksikan. Mudah sekali mereka melebihkan ceritanya, mengaburkan apa yang sebenarnya terjadi.

Guna menghindari cacat-cacat ini, ada lima hal yang dianjurkan oleh Bill Kovach dalam Sembilan Elemen Jurnalisme: Jangan menambahkan fakta, jangan menipu, transparan, jangan ikut-ikutan wartawan lain, rendah hati. Feeling atau intuisi bukanlah fakta. Jika seorang wartawan betul-betul dapat feeling, ia tak boleh menyebutkannya kecuali ia mendapatkan buktinya. Juga tidak perlu sok tahu. Bila tidak tahu atau tidak dapat datanya, sebutkan apa adanya. Cek kebenaran hasil wawancara melalui observasi dan dokumen, dan sebaliknya. 

Verifikasi dilakukan secara cermat. Apakah sudah cek ulang setiap data yang tercantum di liputan baik itu nama, gelar, jabatan, tempat, alamat, waktu, cuaca, jumlah pelaku atau korban,  maksud dari istilah misalnya medis, kutipan yang dipotong, waktu apa dia mengeluarkan pernyataan itu? Editor perlu menggunakan rasa heran dan curiga terhadap liputan yang disetor reporter. Editor berhak bertanya “dari mana dan bagaimana data ini didapat?”

Satu ide verifikasi yang mudah adalah pensil warna Tom French. Selesai menulis liputan, Tom  akan membacanya lagi dan menandai setiap kata di beritanya. Ia menandai mana yang sudah, sedang atau belum diverifikasi. Bila data akhirnya tidak bisa diverifikasi, ia terpaksa membuangnya.

Akurasi, akurasi dan akurasi. Inilah disiplin yang membedakan jurnalisme dari propaganda, penulisan fiksi atau si sepupu infotainment. Propaganda membolehkan manipulasi atau pelintir fakta demi kepentingan tertentu. Fiksi menyajikan kesan personal atas yang disebut realitas. Infotainment fokus pada hal-hal sensasional dan kehidupan pribadi. Jurnalisme tidak. Jurnalisme adalah disiplin untuk menyajikan “versi terbaik dari kebenaran”, sebaik dan seburuk apa pun kebenaran itu. Curigalah! []

#2 Loyalitas: Pada Pebisnis, Politisi, Pemodal atau Pemirsa?

Ketika jurnalis menulis berita, pada siapakah berita itu ia persembahkan? Saya berharap Anda tidak dengan gampangnya menjawab pembaca atau pemirsa. Secara normatif Anda benar. Namun situasinya sekarang tak semudah itu.

Media massa lahir karena masyarakat butuh informasi, dan di pundak wartawan itulah kepercayaan masyarakat akan kelangsungan hidupnya dititipkan. Lalu muncul pebisnis dan pemasang iklan. Kini berita dilihat sebagai barang yang dijual, kini ia bertabrakan dengan profit. Ada beberapa kasus berita terpaksa dipotong karena iklan akan lebih besar dipasang. Kadang berita terhadap perusahaan tertentu jadi bagus sebab ia memasang iklan di medianya. Televisi pun memasang banyak acara hiburan yang kontraproduktif dengan visi jurnalisme yang mencerdaskan.

Dalam Sembilan Elemen Jurnalisme, Bill Kovach menyebut akhir-akhir ini para redaktur media di Amerika Serikat mendapatkan bonus akhir tahun berdasarkan keuntungan perusahaan, bukan kualitas liputannya. Hal ini menggeser paradigma besar dalam memandang lembaga pers jadi sebagai mesin uang. Di Chicago Tribunne, pemiliknya tidak mau membisniskan redaksi. Dia membangun dua lift terpisah: untuk redaksi dan perusahaan. Pemiliknya tak mau pencari iklan satu lift dengan reporternya.

Lalu muncul politisi. Kadang jurnalis memberikan loyalitasnya pada walikota, presiden atau partai tertentu. Berita dibangun atas pernyataan yang dipelintir, porsi berita jadi berat sebelah. Jurnalis bisa menulis, atau tidak menulis berita, karena ia dipaksa oleh kepentingan politik tertentu.

Indonesia punya kondisi yang lebih buruk: Pebisnis adalah pemilik media, merangkap politisi. Ada bisik-bisik di bawah meja. Media pun akhirnya kawin dengan keuntungan ekonomi dan politik tertentu. Media meninggalkan satu-satunya pihak yang akhir-akhir ini merugi: pemirsa, pembaca.

TV telah mewakili keinginan pemodal, pebisnis dan politisi yang orangnya sama. Hari ini tvOne dan ANTV sibuk memasang gambar Aburizal Bakrie, pemiliknya yang juga ketua dan capres dari Golkar, juga pebisnis kelapa sawit dan properti. Lalu MNCTV, RCTI dan GlobalTV sibuk kampanyekan Harry Tanoe, cawapres dari Hanura, pemilik MNC Group dan pebisnis asuransi, plus Wirantonya. MetroTV sibuk promosikan Surya Paloh, pemiliknya, yang juga capres dari Nasdem.

Lalu di mana pemirsa? Mereka dibiarkan pergi ke televisi yang dimiliki bukan oleh politisi. Tertawa melihat Sule menggampar Aziz Gagap. Lalu Bergoyang Caesar. Lalu Soimah bertanya, “Masalah buat lo?”[]

#1 Kebenaran: Benar yang Bagaimana?

Wartawan AS Sonia Nazario tidak memihak siapa-siapa saat dia menulis buku pemenang Pulitzer “Enrique’s Journey”. Sonia tidak membela Enrique dan 40.000 anak lainnya yang pergi dari Amerika Tengah ke Amerika Serikat secara ilegal, untuk bertemu ibu mereka yang juga di AS secara ilegal. Sonia tidak membela pemerintahan AS yang memberlakukan peraturan ketat soal imigran gelap. Sonia tidak mengatakan salah satu dari mafia Meksiko, keluarga Amerika Tengah, perawat, pastor, atau petugas imigrasi yang terlibat dalam semua ini jadi pihak yang benar.

Di saat yang sama, saya baru membaca “Sembilan Elemen Jurnalisme” dari Bill Kovach. Pembahasan elemen  1 “memihak pada kebenaran” adalah bagian yang paling menarik namun juga bikin bingung. Kebenaran versi siapa yang ke sanalah jurnalisme berpihak? Apakah kebenaran versi pemerintah, redaktur, pemilik media atau siapa? Dalam kasus Sonia, siapa yang benar: Enrique atau pemerintah AS?

Bill Kovach menegaskan bahwa kebenaran yang dicapai oleh jurnalisme bukanlah kebenaran mutlak. Sebuah berita terbakarnya hutan seluas dua hektar tak lebih dari sekeping kecil kebenaran. Peristiwa banjir pun hanya bermakna jika ditempatkan dalam konteks kehidupan manusia. Menemukan konteks ini adalah sepenuhnya urusan subjektifitas insan media. Tidak ada yang objektif soal kebakaran dan banjir itu, tiap manusia melihatnya secara berbeda. Metodenyalah yang harus objektif.

Untuk mendekati kebenaran itulah jurnalisme memulai segalanya lewat akurasi. “Akurasi, akurasi akurasi,” Itulah yang jadi moto harian Sun milik Joseph Pulitzer. Lewat akurasi dan kejujuran, jurnalis mencari fakta-fakta untuk disatukan menjadi-istilah Washington Post-"kebenaran sedekat kebenaran bisa dipastikan". Sampai di sinilah kebenaran jurnalisme itu, sebuah kebenaran fungsional agar masyarakat dapat menjalani hidupnya hari itu. Kebenaran jenis ini terbuka untuk dikritisi, terus dilengkapi dan diperbaiki.

Benar bahwa Enrique menyeberangi Meksiko ke AS secara ilegal karena alasan kemiskinan keluarga dan kerinduan pada ibunya. Benar bahwa pemerintah AS mengencangkan aturan imingran gelap demi rakyatnya yang membayar pajak. Keduanya adalah fakta akurat dan terpercaya. Namun siapa yang benar-benar benar? Sonia hanya memberitahu Anda apa yang terjadi, bagaimana penderitaan setiap orang dan pendapatnya soal ini. Tugas jurnalisme selesai di sini, tidak lebih.

Di samping itu, mohon tandai bahwa jurnalisme tidak menampilkan rekayasa. Jangan, misalnya, atas nama dramatisasi, seorang wartawan meminta korban gempa untuk menangis saat diliput. Jangan pula, misalnya, memadukan suara petir asli ke gambar lain yang tidak ada petirnya agar mendapat kesan berbahaya. Meski awalnya suara dan gambar itu fakta, ia jadi fiksi. Dalam jurnalisme sastrawi pun, tetap saja isinya hanya fakta, tanpa imajinasi penulisnya.

Itulah, jurnalisme tidak akan menghadirkan kebenaran dalam versi yang utuh. Jurnalis hanya menyodorkan fakta, menghapus opini dan pendapatnya, menahan diri memberikan penilaian, jujur dan menjamin faktanya tidak dipengaruhi apapun. Jurnalisme tidak menyimpulkan. Jurnalisme menemani Anda berkesimpulan dengan apa yang disebut Carl Bernstein sebagai “versi terbaik kebenaran yang bisa didapatkan”. []