Rio Tuasikal

I am a Journalist

Rio produces article, radio piece, and digital video.


After spending a year at VOA in Washington DC, he now back to Indonesia covering politics and minority groups. He also speaks to and trains youths in writing, media literacy, and multimedia production.

He received PPIA-VOA Broadcasting Fellowship in Washington DC and Konrad Adenauer Stiftung Fellowship in Manila. A Chevening scholar, currently he is pursuing MA in Media and Communication at Goldsmiths, University of London.

  • London, UK / Jakarta, Indonesia.
  • riotuasikal@gmail.com
Me

My Professional Skills

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Web Design 90%
Web Development 70%
App Development 95%
Wordpress 60%

Awesome features

Aliquam commodo arcu vel ante volutpat tempus. Praesent pulvinar velit at posuere mollis. Quisque libero sapien.

Animated elements

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed tempus cursus lectus vel pellentesque. Etiam tincidunt.

Responsive Design

Pellentesque ultricies ligula a libero porta, ut venenatis orci molestie. Vivamus vitae aliquet tellus, sed mollis libero.

Modern design

Duis ut ultricies nisi. Nulla risus odio, dictum vitae purus malesuada, cursus convallis justo. Sed a mi massa dolor.

Retina ready

Vivamus quis tempor purus, a eleifend purus. Ut sodales vel tellus vel vulputate. Fusce rhoncus semper magna.

Fast support

Suspendisse convallis sem eu ligula porta gravida. Suspendisse potenti. Lorem ipsum dolor sit amet, duis omis unde elit.

0
completed project
0
design award
0
facebook like
0
current projects
  • Valentine: Debat Kusir Moral dan Kasih Sayang*

    Valentine: Debat Kusir Moral dan Kasih Sayang*


    *Tulisan ini atas permintaan kang Boim, juga merespon Tristia Riskawati

     
    “Cokelatnya sekalian, Mas?” tanya pegawai Alfamart itu pada saya, kemarin siang. Saya perhatikan cokelat yang dia maksud: 3 batang Silverqueen yang diikat pita bekilau warna ungu. Saya gelengkan kepala singkat. Saya hanya menyodorkan sebotol air mineral dan sebotol susu. Saya membayar dua minuman itu dan lekas pergi. Saya bergumam, Valentine sudah datang ternyata.

    Pantas saja di Facebook sudah ada debat rutin antara kelompok pacaran dan moralis. Ketika yang pacaran heboh soal kegalauan atau rencana hari rayanya, moralis giat menebarkan tautan berisi lagu lama. Tautan itu berisi asal usul Valentine yakni tradisi Lupercalia yang merupakan pemujaan Dewa seks dan kesuburan bangsa Romawi. Kemudian dalil bahwa yang meniru perbuatan itu berarti bagian kaum itu. Tahun ini moralis punya amunisi baru: mereka kaitkan perayaan Valentine dengan sejumlah bencana di Sinabung, Manado, Jakarta, dan Kelud.  

    Cara berpikir serupa saya dapatkan di khutbah Jumat saat Valentine, kemarin. Ustadznya secara literal berkata, “banjir Jakarta adalah akibat hura-hura tahun baru di Bundaran Hotel Indonesia.” Begitu pun bencana lainnya. Kata dia, banjir Jakarta bisa dihilangkan dengan tobat. Terdengar tak masuk akal, bukan? Saya punya usul, bagaimana bila usai bertobat kita membersihkan saluran air dan tidak membuang sampah ke selokan?

    Valentine diperlakukan serupa. Di Facebook, seperti sejumlah tahun sebelumnya, beberapa teman saya mengaitkan hari tersebut dengan pesta seks bebas. Tahun ini di Twitter, saya menemukan hasil survei menarik dari Alfatih. “Di Indonesia, 26,4% dari 413 orang yang disurvei mengaku suka rayakan Valentine bersama gebetan atau kekasih dengan jalan-jalan, makan-makan, ciuman lalu seks. Di beberapa daerah, tiap tahun baru dan Valentine, penjualan kondom meningkat 40-80% terkadang malah sold out.” Memang siapa informannya dan kenapa hanya 413, apa metode sampling-nya? Apakah semua pembeli kondom otomatis pasangan tidak sah? Dalam laporan lengkap Alfatih di goo.gl/l6YrV7, saya tidak menemukan penjelasan metode surveinya sama sekali.

    Saya tidak merayakan Valentine. Saya tidak setuju seks bebas. Saya lebih tidak setuju bila Valentine dikaitkan dengan seks bebas. Bagaimana dengan orang yang merayakan Valentine dengan berkumpul bersama keluarga, atau seks suami-isteri, haruskah ini dilarang?  Saya pikir, kalau moralis tidak mau merayakan ya sila saja. Tapi tak usah otomatis mencap orang lain yang Valentine sebagai pelaku seks bebas. Saya menolak kesalahan berpikir yang sewenang-wenang. Itu namanya berburuk sangka, dan Islam telah melarangnya.

    Bila publik berkeras Valentine adalah ekspresi kasih sayang, para moralis harusnya menggeser akar masalahnya jadi ke ekspresinya. Bila moralis tidak setuju dengan ide seks sebagai ekspresi kasih sayang, ubahlah mulai dari situ. Berikan alternatif ekspresi kasih sayang lain disertai argumen gamblang soal kenapa itu lebih baik. Bila moralis melarang Valentine, selain buang-buang waktu, moralis bisa dicap anti kasih sayang. Paling tidak dicap jomblo.

    Valentine ini saya tidak ikut merayakan. Bukan karena takut dicap pagan atau pelaku seks bebas. Bukan juga hanya karena saya muslim. Lebih pada pilihan menjauhi debat yang sia-sia. Juga, dan saya kira ini alasan yang utama, karena memang saya sedang tidak punya pacar. ***

    Hasil survei lengkap Alfatih bisa ditengok di sini

    Gambar sepenuhnya milik www.webdesignhot.com
  • Frequency: For Public or Politicians?

    Frequency: For Public or Politicians?


    Wiranto and Harry Tanoe are not actors. But on February 1, they played on a popular soap opera “Tukang Bubur Naik Haji” (Porridge Seller Go Hajj) on RCTI. Since they are presidential candidates from Hanura (People’s Conscience Party), this was not their acting career, but political campaign. They refused it by saying it was not a campaign.

    Indonesia will hold the legislative election on April 9, and presidential election on July 9, but various political messages on TV has been getting more often since last year. From regular advertising to quizes, talent show and even soap opera. Since presidential candidates from 3 parties are also television owners, this condition seems easy to understand. Facing election, independence of several media in Indonesia may makes us worry.

    Grab your remote and watch Global TV, RCTI, or MNC TV, you will find Wiranto and Harry Tanoe (candidates from Hanura) almost everywhere. Switch the channel to Metro TV, you will see Surya Paloh (candidate from Nasdem Party) with his ambitious speeches on various events. Next, on tvOne and ANTV, you will see Aburizal “Ical” Bakrie (candidate from Golkar Party) in almost every single hour. Indonesian Broadcasting Commission (KPI) said that Ical’s ads were shown on tvOne and ANTV 430 times on October 2013 only.

    Quoted by Tempo Magazine on January 20, the popularity of these parties are growing rapidly. Each Hanura and Nasdem party now have above 6 percent of support. Quickly grab the position of senior parties like PAN (National Mandate Party) and PKS (Prosperous Justice Party). Golkar is also senior, and by the help of intense ads, the popularity is still between 15 to 20 percent.

    KPI has realized that earlier. That is why KPI summoned and reprimaned these 6 partisan TV stations last year. But these televisions seemed do not care about it. Then a civil movement called Frequency Belongs to the Public (FMP) begun last January. By bringing a petition signed by 3.500 people, the movement forced KPI to give more serious sanction to partisan televisions. KPI claimed that they could not move further because there was not yet any regulation about political campaign ads. The similar reason was used by 6 televisions. TV argued that only General Election Commission (KPU) and Election Supervisory Body (Bawaslu) have the authority about campaign, not KPI. However, 7 commissioners of KPI agreed to fullfil the petition.

    KPI commisioner Danang Sangga Buwana wrote on Koran Tempo, on February 3. He said that in facing political ads, KPI will take a progressive decision. Danang wrote that KPI is now making a policy to forbid all political messages on TV till the official campaign period began. KPI’s broadcasting regulation about protecting public interest, he wrote, is almost final. I appreciate this positive response, keep up the good work.

    I cannot imagine if KPI just doing nothing. After we see Wiranto and Harry Tanoe played in a “Tukang Bubur Naik Haji”, maybe they will take several actors and actress from RCTI to be a legislator candidates from Hanura Party? Like Nikita Willy maybe? 

    Politicians may have TV stations but the frequency belongs to the public forever. Public deserves quality, neutral information from TV, whoever the owner is. So, our dearly commissioners of KPI, we are counting on you. The decision is all yours and public is ready to support you. By the way, have you watched a movie “Di Balik Frekuensi” (Behind the Frequency) by Ucu Agustin?***
  • #4 Independen: Publik dan Ideologi Politik, di Antaranya

    #4 Independen: Publik dan Ideologi Politik, di Antaranya



    “Independensi semangat dan pikiran inilah, dan bukannya netralitas, yang harus diperhatikan sungguh-sungguh oleh wartawan.” Saya baca kalimat itu berulang kali karena bingung. Yang saya pahami selama ini adalah jurnalisme tidak pernah memihak, sebagaimana Koran Jakarta menggunakannya sebagai jargon. Namun Bill Kovach benar-benar menulis demikian. Dia punya pandangan lain soal netralitas media ini.

    Bila jurnalisme harus netral, tulisnya, rubrik kolom dan opini batal jadi produk jurnalistik. Bagaimana dengan redaktur senior the Jakarta Post Sabam Siagian yang gemar menulis kolom yang pasti beropini? Haruskah dia dicoret dari daftar wartawan? Tidak. Wartawan boleh percaya pada satu gagasan. Bila ruang opini ini hilang, justru fungsi jurnalisme untuk kontrol sosial pun lenyap.

    Media tidak bisa netral sepenuhnya dari gagasan politik. Wartawan Hidayatullah.com boleh percaya sistem Islam formalistik adalah yang terbaik. Begitu pun wartawan KBR68H boleh percaya pada prinsip HAM, demokrasi dan pluralisme sebagai solusi. Namun ingat kata redaktur The Manchester (Great Britain) Guardian C.P. Scott, “komentar itu bebas tapi fakta itu suci”.

    Lalu apa yang membatasi Sabam Siagian tetap disebut wartawan dan bukannya ahli propaganda, provokator atau juru penerangan? Bukankah keempat profesi itu beropini? Betul. Namun bila propaganda membolehkan manipulasi, jurnalisme menolak itu. Kredibilitas wartawan yang menulis opini akan dilihat dari kesetiaan abadi pada verifikasi dan kepentingan publik. Selain itu ada ruangnya yang baku. Dulu opini dan berita kerap jadi satu. Kini sudah ada label tegas yang memisahkan berita dari tajuk, kolom, opini, dan karikatur.

    Tak ada jaminan wartawan bisa sepenuhnya putus dari ideologi. Yang membedakannya dari partisan (atau aktivis, politikus, komentator) adalah wartawan punya kesetiaan pertama pada warga. Bahwa ideologi yang dia perjuangkan bukanlah semata-mata untuk dirinya atau kelompoknya, melainkan untuk seluruh warga tanpa kecuali.

    Hubungan jurnalis dan warga ini amat menarik. Meski memperjuangkan kepentingan warga, wartawan harus di luar gerakan politik, aktivisme warga, kelompok ekonomi tertentu, etnis dan ras tertentu dan lainnya. Dia tak boleh masuk partai, LSM lingkungan dan lainnya. Dia boleh percaya pada apa yang sebagian warga itu perjuangkan. Namun tidak dengan turun langsung ke jalanan dan berkegiatan.

    Di sisi lain wartawan tidak boleh tercerabut dari masyarakat tempat ia hidup. Bagaimana pun wartawan harus mewakili kepentingan orang-orang ini. Dengan demikian ia harus hidup bersama mereka. Hubungan ini tarik-menarik, wartawan menjaga independensi, tapi tidak terisolasi. Sebagaimana kolumnis the New York Post Maggie Gallagher meringkasnya, “Wartawan berdedikasi memberikan informasi pada publik, namun tidak memainkan peran langsung sebagai aktivis.”[]
  • GET A FREE QUOTE NOW

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

    Search This Blog

    @riotuasikal (2019). Powered by Blogger.

    Follow by Email

    Author

    My photo
    A multimedia journalist based in Indonesia specialized in freedom, discrimination, and under-reported communities. His focus is on how identity, politics, and media intersect and influence each other.

    Selected Piece

    Puisi: 13 Tahun Agama

    ADDRESS

    4759, NY 10011 Abia Martin Drive, Huston

    EMAIL

    contact-support@mail.com
    another@mail.com

    TELEPHONE

    +201 478 9800
    +501 478 9800

    MOBILE

    0177 7536213 44,
    017 775362 13